Bupati Nanang Saat Temui Massa LSM Demo di Kantor Pemkab | Lampungpro.co/Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menerima aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Selatan, Libas, Laskar Merah Putih, dan Geram Banten Lamsel (GBL). Sebelumnya mereka berunjuk rasa di Kantor Pemkab Lampung Selatan, Kamis (30/9/2021)

Dalam audiensinya, Nanang Ermanto menjanjikan akan memberikan ruang secara khusus untuk berdiskusi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam waktu dekat. Hal ini melihat situasi yang kurang kondusif, sehingga agenda audiensi akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Lampung Selatan kedepan akan melakukan pembangunan, yang tentunya untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Lampung Selatan. Oleh karenanya, diperlukan suasana yang kondusif, kata Nanang Ermanto.

Nanang menjelaskan, untuk percepatan pembangunan di Lampung Selatan, tidak bisa hanya mengandalkan APBD maupun APBN, tapi butuh peran serta pengusaha. Bakauheni Harbourt City sembentar lagi akan dibangun, yang akan menjadi proyek nasional, sehingga yang difikirkan jangan sampai Lampung Selatan menjadi penonton.

"Harus diakui, untuk membangun sebuah daerah perlu peran serta dari pengusaha. Kami meminta bantuan kepada pengusaha melalui forum CSR, apabila ada objek yang akan dibangun. Oleh karenanya, mari sama-sama menjaga situasi agar selalu kondusif," jelas Nanang Ermanto.

Sementara itu, salah satu perwakilan unjuk rasa Ali Mukhtamar menyatakan persetujuannya, untuk melakukan audiensi dengan Pemkab Lampung Selatan terkait masalah penggunaan dana CSR. "Disampaikan bupati, dia minta waktu tiga hari untuk melakukan audiensi, menyikapi aksi unjuk rasa ini," ujar Ali.

Sebelumnya massa aksi meminta agar Pemkab Lampung Selatan, untuk menuntut kejelasan dana CSR di Lampung Selatan, yang dananya dianggap tidak transparan dan tidak jelas. Selain itu, massa aksi juga menyoroti tentang pencemaran lingkungan kawasan pesisir, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. (***)

Editor : Febri Arianto

Reporter : Hendra