Gubernur Lampung Saat Menerima Audiensi dari BPS Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Ahmad Riswan Nasution, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025).

Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution mengatakan,  peranan BPS adalah mendukung data yang berkualitas, agar proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di Lampung dapat lebih terukur dan terarah.

"Tantangan terbesar bagi BPS saat melakukan survey di lapangan ini, tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima petugas BPS," kata Ahmad Riswan Nasution.

BPS Lampung sendiri, lebih memfokuskan pada pentingnya intervensi parameter-parameter yang berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting untuk memformulasikan data akhir.

Selain itu, pendekatan intangible memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, terhadap pentingnya data dalam pembangunan suatu daerah.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan BPS Lampung, dan menyadari pentingnya data yang terintegrasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.

Gubernur Lampung kemudian mendorong pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil dalam beberapa program strategis seperti program penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karenanya, capaian yang diraih pemerintah kabupaten/kota sangat mempengaruhi agregat data Lampung secara keseluruhan, jadi diharapkan dengan pemberian insentif tersebut, dapat mendorong untuk berkompetisi secara positif berbasis data dalam memajukan daerahnya," ungkap Rahmat Mirzani Djausal.

Soal isu kemiskinan di Lampung, Gubernur Mirza menjelaskan, mekanisme pasar yang terjadi selama ini akibat adanya ketimpangan antara sektor hulu dan hilir.

Oleh karenanya, langkah pertama yang akan ia dilakukan yakni bagaimana mengadjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin, yang syarat tumbuhnya tidak boleh dari atas, tapi harus dari bawah, harus dari desa.

"Dengan demikian, program-program itu saya mulai dari desa, sehingga dengan kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa," jelas Rahmat Mirzani Djausal.

Dengan demikian, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Lampung, karena menurut Mirza, hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan, yang artinya peningkatan kesejahteraan masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Untuk menciptakan iklim Investasi yang baik, Gubernur Mirza menilai, iklim investasi di Lampung harus selalu dijaga dengan baik, melalui berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi, menciptakan situasi keamanan yang kondusif, dan tetap harus berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pandangan terhadap peranan BPS dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Lampung, peranan data dari BPS sangat penting dan krusial dalam mengambil sebuah kebijakan.

Gubernur Mirza menargetkan pada akhir tahun 2025 ini, terbentuk wali data melalui program satu data yang teintegrasi. Mengenai program digitalisasi, digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ada pun salah satu program digitalisasi yang telah dirinya luncurkan adalah aplikasi LampungIn yang telah menciptakan transparansi, kemudahan, kecepatan bahkan menembus barrier lapisan birokrasi yang lambat. (***)

Editor : Febri Arianto