Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Media sosial bekerja dengan cara yang sangat cepat. Satu unggahan menjadi puluhan unggahan. Satu potongan cerita menjadi ribuan komentar. Orang yang tidak tahu duduk persoalan ikut berbicara, orang yang tidak pernah memeriksa fakta ikut menghakimi.

Lama-kelamaan, opini publik bisa terasa lebih kuat daripada fakta yang sebenarnya sedang diperiksa.

Di sinilah hukuman sosial menjadi persoalan serius. Sebab, hukuman sosial kadang jauh lebih panjang dan lebih berat daripada hukuman negara. Sekalipun seseorang nantinya dinyatakan tidak bersalah, apakah semua orang yang telanjur menghujat akan bersedia menarik ucapannya? Apakah jejak digital akan hilang? Apakah nama baik bisa pulih hanya dengan satu berita klarifikasi?

Sebaliknya, jika dugaan tersebut terbukti, korban juga tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sosial, intimidasi, atau komentar yang justru menyudutkannya.

Artinya, ada dua kepentingan yang sama-sama harus dijaga: hak korban untuk memperoleh keadilan dan hak terlapor untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Kita tidak boleh menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai alasan untuk membungkam korban. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan keberpihakan kepada korban sebagai pembenaran untuk menghukum seseorang sebelum proses pembuktian selesai.

Dunia pendidikan, khususnya Unila, juga harus menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dalam batas-batas yang tidak melanggar privasi dan proses hukum. Jangan sampai kampus hanya sibuk menjaga reputasi, sementara persoalan substansialnya tidak diselesaikan. Perlindungan terhadap mahasiswa harus berjalan, pemeriksaan harus objektif, dan keputusan institusi harus dapat dipertanggungjawabkan.