JAKARTA (Lampungpro.com): Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memanggil pihak terkait kasus tanah yang banyak terjadi di Lampung, Rabu (31/1/2018). Kasus tanah tersebut antara lain konflik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi, Panjang Pidada, dan tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang banyak diduduki masyarakat.

"Rapat berlangsung alot karena ini menyangkut hak-hak atas lahan yang bersengketa dengan rakyat. Namun DPD RI sudah ada jalan keluar dan sepakati oleh seluruh peserta rapat dengar pendapat ini," kata anggota DPD RI Andi Surya, dalam keterangan pers, Kamis (1/2/2018).

Jalan keluar tersebut, menyangkut lahan Way Dadi dan Panjang Pidada segera dibentuk tim analisis yang dipimpin Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan diawasi DPD RI. Tugasnya menelaah asal munculnya HPL tersebut. Jika ditemukan kekeliruan administratif, HPL akan segera dicabut. Tim ini akan diberi waktu selama 45 hari terhitung tanggal rapat tersebut.

Kemudian, untuk tanah groonkaart yang diklaim PT KAI, DPD RI meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Tim Verifikasi bersama BPN Kota dan Forum Masyarakat Bersatu Bandar Lampung. Tugasnya, mendata dan verifikasi dalam rangka sertifikasi tanah-tanah groonkaart ini.

Pihak Kementerian ATR/BPN yang diwakili Dirjen Sengketa Pertanahan, Marbun, mengatakangroonKaart itu dibuat Belandadalam rangka pembangunan rel kereta api. "Kalau sekarang namanya gambar situasi, dan groonkaart ini bukan alas hak," kata Marbun.

Di sisi lain, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, mengatakan Polri bertindak netral untuk mengamankan masalah pertanahan termasuk di Lampung. "Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak bertindak anakhis terkait ini. Saya juga akan berkoordinasi dengan Polda dan Polres di Lampung untuk kemanan dan ketertiban sesuai protap Polri," kata Ari Dono. (PRO1)