JAKARTA (Lampungpro.com): Komite I DPD RI mendesak pemerintah segera membuka keran moratorium pemekaran daerah. Menurut Anggota Komite I DPD RI Andi Surya, lebih dari dua tahun draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Namun hingga kini draf PP tersebut sebagai dasar pemekaran daerah belum diproses pemerintah. "Kebijakan DPD RI konsisten, kami terus berjuang agar pemerintah mencabut moratorium DOB. Dasar hukum dari perjuangan ini adalah UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan materi draf PP tentang Penataan Daerah dan Disain Besar Penataan Daerah," kata Andi Surya yang juga Senator Lampung tersebut, Rabu (24/9/2018).

Terkait hal ini, Ketua Umum Forkonas Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB), Sehan S. Landjar, memberi informasi perkembangan pertemuan dengan Deputi Kemasyarakatan Sesneg pasca aksi damai di Istana Negara, Senin (24/9/2018), pada prinsipnya pihak Kepresidenan lewat Sesneg merespon tuntutan.

"Pada prinsipnya tuntutan Kita mendapat respon pihak Kepresidenan. Untuk itu saya harapkan untuk tetap menjaga soliditas, semangat, dan kerja sama," kata Sehan.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Forum Percepatan Calon DOB Majedi Effendi mengatakan, hanya DPD RI yang tanggap dan peduli terhadap perjuangan DOB. Bahkan Forkonas DOB lahir dari rekomendasi DPD RI. Semoga DPD RI tetap komitmen membela kepentingan rakyat di daerah, sebutnya.

Sedangkan Ketua Komite I Benny Rhamdani bersama dengan seluruh pimpinan Komite I dan Anggota mendukung penuh perjuangan pemekaraan daerah. Selain ikut aksi damai ke Istana Negara bersama dengan 1.600 pengurus Forkonas Calon DOB seluruh Indonesia menuntut pemerintah segera menerbitkan PP Penataan daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah. (PRO1)