JAKARTA (Lampungpro.com): Rapat pleno Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI menugaskan Andi Surya, Ayi Hambali, dan Antung Fatmawati memeriksa keaslian Gronkaart ke Arsip Nasional RI (ANRI), di Komplek DPD RI Senayan Jakarta Kamis (15/11/2018). Rapat Pleno menugaskan Tim Analisis ini untuk klarifikasi atas bukti terkait dokumen Grondkaart yang selama ini dipakai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bukti kepemilihan lahan bantaran rel.

"Konon katanya ada di Arsip Nasional RI. Menurut informasi Direksi PT KAI Grondkaart asli ada di Perpustakaan Bandung," kata Ketua BAP DPD RI Gaffar Usman.

Pada rapat itu, Andi Surya menyampaikan pada saat rapat di Kantor Sekretariat Presiden (17/10/2018) PT KAI tidak dapat menunjukkan Grondkaart asli. Direksi PT KAI hanya memberi ulasan sejarah Grondkaart di zaman Belanda, tanpa mampu memperlihatkan keasliannya.

"Hal ini penting karena di mata hukum salinan Grondkaart tidak bisa menjadi bukti legal. Karena PT KAI tidak mampu menunjukkan bukti-bukti adanya Grondkaart asli, BAP DPD RI berinisiatif berkoordinasi dengan sumber perpustakaan dan Arsip Nasional untuk melihat keberadaan Grondkaart asli tersebut," kata Andi Surya

Gaffar Usman menambahkan atas dasar pendapat ahli hukum agraria, disebutkan PT KAI hanya memegang salinan Grondkaart. Selain itu dinyatakan jika pun Grondkaart yang asli ada,, tidak bisa dijadikan dasar alas maupun status hak karena Grondkaart hanya gambar penampang rel kereta api.

"Sejak Indonesia merdeka muncul UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan UU Kereta Api No. 23/2007 yang diperkuat dengan PP No. 56/2009, yang menyebutkan ruang milik kereta api hanya enam meter kiri dan kanan rel. Oleh karenanya kami menugaskan Pak Andi Surya dan kawan lainnya untuk mengecek kebenaran Grondkaart ke sumber-sumber informasi baik pustaka maupun Arsip Nasional," kata Usman. (PRO1)