Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terkait arah kebijakan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, terdapat kontradiksi yang harus dijelaskan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat.

Asroni menilai, Pemerintah Kota menunjukkan optimisme tinggi dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar 27,05 persen. Namun pada saat yang sama, belanja modal yang menjadi penggerak pembangunan justru mengalami penurunan cukup signifikan.

"Kami mempertanyakan arah kebijakan ini. Pendapatan ingin digenjot setinggi-tingginya, tetapi belanja pembangunan justru diperkecil. Lalu di mana letak keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat?," tegas Asroni, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen yang mengejar keseimbangan angka, tetapi instrumen utama untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Kalau pendapatan naik, seharusnya pembangunan sekolah bertambah, fasilitas kesehatan ditingkatkan, infrastruktur jalan dan pelayanan publik diperbaiki, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Jangan sampai yang bertambah justru belanja rutin, sementara pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat malah dikurangi," tegas Asroni Paslah.

Asroni menilai target kenaikan PAD juga harus diuji secara serius. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan angka-angka optimistis, tetapi wajib membuktikan bahwa target tersebut memiliki dasar yang kuat dan realistis.

"Kami tidak ingin APBD disusun berdasarkan optimisme yang tidak didukung data. Target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa strategi yang jelas hanya akan melahirkan risiko gagal mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan karena program pembangunan terpaksa dikurangi," terang Asroni.

Asroni yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan persetujuan hanya karena angka pendapatan terlihat meningkat.