Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

"Tugas DPRD bukan menjadi stempel kebijakan pemerintah. Kami berkewajiban menguji setiap asumsi fiskal, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, dan mengoreksi apabila ada kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik," kata Asroni Paslah.

Asroni juga mempertanyakan alasan penurunan belanja modal ketika Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan, antara lain rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan atau drainase, peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit, penguatan pelayanan sosial, penanganan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kalau investasi pembangunan terus ditekan, bagaimana target RPJMD bisa dicapai? Bagaimana kualitas pendidikan dan kesehatan bisa meningkat? Ini pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka oleh TAPD," ujar Asroni Paslah.

Lebih lanjut, Asroni mengingatkan agar APBD Perubahan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administratif birokrasi.

"APBD harus berpihak kepada rakyat, bukan semata-mata memperbesar ruang belanja birokrasi. Masyarakat menunggu pembangunan yang nyata, bukan sekadar laporan bahwa pendapatan meningkat," katanya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Komisi IV akan meminta penjelasan menyeluruh mengenai dasar kenaikan PAD, alasan pengurangan belanja modal, pemenuhan mandatory spending pendidikan dan kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta strategi menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Asroni menegaskan bahwa DPRD akan menggunakan seluruh fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal untuk memastikan APBD Perubahan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.