Suasana di ruang rapat paripurna DPRD membahas APBD Perubahan 2026 | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Afrizal menilai sejumlah kebijakan yang telah dilakukan Pemkot Bandar Lampung menunjukkan respons pemerintah terhadap kondisi yang membutuhkan penanganan cepat, khususnya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Beberapa langkah tersebut di antaranya melakukan penyiraman debu vulkanik di sejumlah ruas jalan, meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak sekolah, serta menyampaikan informasi dan imbauan secara aktif kepada masyarakat.

“Kebijakan untuk melakukan penyiraman debu di sejumlah ruas, meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak sekolah, serta secara aktif menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam situasi yang memerlukan respons cepat,” katanya.

DPRD menilai langkah penyiraman jalan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan debu vulkanik di lingkungan masyarakat. Sementara kebijakan di sektor pendidikan dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam melindungi anak-anak dari potensi dampak debu vulkanik.

Selain penanganan di lapangan, penyampaian informasi secara terbuka dan mudah dipahami juga dinilai memiliki peran penting. Informasi yang jelas diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya kabar yang dapat memicu kepanikan.

Afrizal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan dampak debu vulkanik di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, penanganan kondisi tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung dan jajaran Pemkot Bandar Lampung, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, hingga para petugas yang berada di lapangan.