Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung saat melaksanakan reses di Kelurahan Kedaung | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebijakan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. DPRD Kota menilai hibah yang diberikan Pemkot kepada sejumlah universitas tidak memiliki urgensi yang jelas, terutama karena tanggung jawab Pemkot dalam sektor pendidikan dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan kritik tersebut dalam agenda reses di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Selasa (25/11/2025).

Menurut Asroni, Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pendidikan tingkat PAUD, SD, dan SMP. Sementara SMA sudah menjadi kewenangan provinsi. Karena itu, bantuan dana yang meluncur ke perguruan tinggi dinilai tidak sesuai prioritas.

“Banyak sekali Universitas Negeri yang dibantu Pemkot. Pertanyaannya, apa urgensinya? Seharusnya fokus pada pendidikan yang menjadi kewenangan kita,” tegasnya.

Asroni menilai masih banyak sekolah dasar negeri yang berada dalam kondisi kurang layak dan membutuhkan perbaikan mendesak, mulai dari ruang kelas hingga atap bangunan.

“Daripada puluhan miliar digelontorkan untuk universitas, alangkah baiknya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang masih banyak kekurangan,” kritiknya.

Asroni juga menekankan agar Pemkot menghapus pungutan Komite Sekolah bagi SMP pada tahun 2026. Menurutnya, ia sudah menyampaikan langsung masukan ini kepada Wali Kota Bandar Lampung.

“Ibu Wali setuju. Maka Pemkot harus menyiapkan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menggantikan dana komite tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, dana BOS SMP dari pusat saat ini berkisar Rp1,3 juta per tahun per siswa, sementara kebutuhan operasional ideal diperkirakan mencapai Rp2 juta. Karena itu, kontribusi komite selama ini menjadi pelengkap, namun seharusnya tidak bersifat paksaan.

“Sumbangan komite seharusnya berlandaskan keikhlasan orang tua, bukan kewajiban yang membebani,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, memastikan bahwa anggaran BOSDA sudah mulai disiapkan untuk tahun mendatang.

“Nilai anggarannya sudah dihitung dalam rapat kerja bersama DPRD beberapa hari lalu,” ujarnya.

Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan penghapusan uang komite di tingkat SMP sudah disepakati.

“Memang uang komite sudah dihapuskan. Tahun depan Pemkot menyiapkan BOSDA sebagai gantinya,” kata Mulyadi.

Dengan kritik dan kebijakan baru ini, DPRD berharap alokasi anggaran pendidikan Pemkot Bandar Lampung ke depan dapat lebih tepat sasaran dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan dukungan fasilitas. (***)
Editor : Sandy,