Juru bicara Pansus, Heti Friskatati saat menyampaikan laporan hasil LKPJ 2025 Kota Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.

Laporan tersebut dibacakan oleh juru bicara Pansus, Heti Friskatati, yang memaparkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.

Dalam penyampaiannya, Heti menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Ia menambahkan, LKPJ juga mencerminkan arah pembangunan Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam visi 2025–2029, yakni mewujudkan kota yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat.

Secara umum, Pansus menilai kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,97 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 81,26. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun menjadi 7,53 persen, dan persentase penduduk miskin ikut turun menjadi 6,95 persen.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai sekitar Rp2,66 triliun atau 79,85 persen dari target yang ditetapkan. Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp2,59 triliun atau 79,10 persen.

Meski demikian, DPRD menyoroti belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru terealisasi sebesar 64,23 persen. Pansus mendorong pemerintah kota untuk lebih maksimal dalam menggali potensi PAD melalui sistem pendataan dan pengawasan yang lebih efektif.