Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti alokasi anggaran penanganan stunting yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 10 miliar, naik sekitar Rp 4 miliar dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp 6 miliar.

Dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025), Asroni menegaskan perlunya transparansi terkait penggunaan anggaran tersebut.

Pihaknya ingin memastikan apakah kenaikan anggaran tersebut telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka stunting di Kota Tapis Berseri.

"Ini yang ingin kita tahu, data pasti angka stunting di Bandar Lampung itu berapa? Apakah meningkat atau justru menurun dari tahun sebelumnya," ujar Asroni.

Lebih lanjut, Asroni mempertanyakan apakah penggunaan anggaran sebesar itu sudah tepat sasaran.

Menurutnya, alokasi dana yang besar seharusnya memberikan hasil nyata dalam penanganan stunting.

"Kalau anggarannya bertambah, apakah jumlah stunting juga bertambah? Kalau tidak, lalu alokasinya bagaimana, apakah sudah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan?," tambah Asroni.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra Bandar Lampung, Asroni menekankan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program andalan yang diluncurkan pemerintah pusat adalah Makan Bergizi Gratis (MBZ) yang ditujukan untuk menekan angka stunting.

"Alangkah baiknya jika anggaran ini dikolaborasikan dengan program MBZ. Dengan begitu, penanganan stunting akan lebih efektif dan tepat sasaran," usul Asroni.

Asroni menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), guna memastikan pendataan yang akurat terkait angka stunting serta efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

"Kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk memastikan data stunting, termasuk bagaimana alokasi anggaran itu digunakan," ujar Asroni Paslah.

Ia berharap kolaborasi berbagai pihak, termasuk sinergi program pemerintah pusat dan daerah, dapat membawa dampak signifikan dalam mengurangi prevalensi stunting di Bandar Lampung.

"Dengan kolaborasi yang baik, tentu kita harapkan angka stunting di Bandar Lampung bisa terus ditekan dan generasi kita tumbuh sehat serta cerdas," pungkasnya.

Peningkatan anggaran untuk penanganan stunting di Bandar Lampung diharapkan tidak hanya menjadi sekadar angka, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat. (***)

Editor : Sandy,