Pemprov Lampung dan DPRD Lampung Saat Rapat Paripurna | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung dalam agenda penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1999, tentang perubahan bentuk hukum PD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Selasa (8/9/2026).

Penarikan Raperda tersebut, dilakukan karena masih diperlukan penyempurnaan substansi materi agar selaras dengan perkembangan regulasi di sektor perbankan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulasi terkait pengembangan serta penguatan sektor keuangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung menyampaikan, penarikan Raperda yang telah memasuki tahap pembahasan tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Penarikan harus berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD Lampung dan Gubernur Lampung, serta dilakukan dalam rapat paripurna. Bapemperda menerima alasan yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dan menyetujui penarikan Raperda tersebut.

Bapemperda juga menegaskan, penataan bentuk badan hukum dan penguatan permodalan BPD Lampung tetap menjadi kebutuhan yang penting untuk diselesaikan dalam waktu yang wajar.

Dengan persetujuan tersebut, penarikan Raperda menjadi kesepakatan bersama antara DPRD Lampung dan Pemprov Lampung, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama.

Bapemperda berharap, Pemprov Lampung segera menyelesaikan penyempurnaan substansi Raperda, serta menyusun rencana pengajuan kembali agar proses penataan bentuk hukum BPD Lampung tidak mengalami penundaan berkepanjangan. (***)

Editor : Febri Arianto