Dokumentasi Humas DPRD Lampung Selatan | LAMPUNGPRO.CO/Ist

LAMPUNG SELATAN (Lampungpro.co) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023. Rapat ini berlangsung pada Jumat (21/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi, didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari. Acara ini dihadiri oleh 34 anggota DPRD serta Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, bersama dengan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat, Jenggis Khan Haikal, yang mewakili Tim Badan Anggaran DPRD, menyampaikan bahwa Badan Anggaran telah membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 bersama instansi terkait. "Ranperda ini telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan berbagai pertimbangan, Ranperda ini dapat diusulkan dan disetujui menjadi Perda," jelas Jenggis dalam penyampaiannya.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda tersebut. "Saya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Hari ini, semua fraksi menyatakan menerima dan menyetujui, sehingga Ranperda dapat disahkan menjadi Perda," ujar Nanang.

Menanggapi saran dan masukan dari DPRD, Nanang menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai potensi yang ada di daerah. "Saya selalu mengevaluasi kinerja dan menerima masukan dari DPRD tentang cara meningkatkan pendapatan daerah. Kami menginginkan pendapatan sebesar-besarnya sesuai situasi dan kondisi yang ada," tambahnya.

Rapat Paripurna ini merupakan langkah penting dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk tahun anggaran 2023. (***)