Kolase : Sekretaris KONI Kota Bandar Lampung, Rahmudin (kiri) | Sekretaris Umum POBSI Provinsi Lampung, Harry Bangsawan | LAMPUNGPRO.CO

Persoalan biliar menjadi perhatian khusus karena menyangkut status kepengurusan organisasi yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Di sisi lain, Sekretaris Umum POBSI Provinsi Lampung, Harry Bangsawan, memberikan penjelasan mengenai polemik kepengurusan POBSI Kota Bandar Lampung.

Harry mengatakan POBSI Provinsi Lampung telah mengambil langkah dengan menunjuk seorang karateker untuk menjalankan roda organisasi POBSI Kota Bandar Lampung untuk sementara waktu.

Penunjukan tersebut dilakukan sembari menunggu pelaksanaan Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) yang diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan baru secara definitif.

“Sebenarnya kami sudah menunjuk ketua karateker POBSI, tetapi tidak diakui dan akan ke BAKI, dewan yang mengurus persengketaan,” terang Harry.

Menurut Harry, kewenangan menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan POBSI Kota berada di tangan POBSI Provinsi Lampung. Karena itu, kepengurusan yang terbentuk melalui proses yang tidak sesuai ketentuan tidak dapat begitu saja disahkan oleh POBSI Provinsi.

Ia juga mempersoalkan proses pemilihan Ketua POBSI Kota Bandar Lampung yang berlangsung pada 2025. Harry menilai proses tersebut memiliki persoalan karena tidak seluruh rumah biliar yang menjadi bagian dari organisasi dilibatkan.