Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Selatan Saat Disidang | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Lampung Selatan Yudi Siswanto mengaku semasa pemerintahan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, disuruh untuk menyusun sejumlah dokumen penawaran pelelangan pekerjaan proyek sejak 2019. Dari penyusunan dokumen tersebut, terdapat nama-nama yang ditawarkan untuk mendapat proyek tersebut, salah satunya nama Ketua DPR.

"Saat itu kami diminta menyusun anggaran dan mendengar dari para rekanan yang kerja sejak tahun 2016. Dalam pembicaraan menyampaikan, mereka dapat jatah paket saat itu yang memberikan Sahroni," kata Yudi Siswanto dalam sidang lanjutan suap proyek mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dan Kabid Pengairan Lampung Selatan Syahroni kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung pada Kamis (3/3/2021)

Dalam persidangan, Yudi mengaku hanya diminta untuk membantu segala prosesnya, lalu diminta berupaya semaksimal memenangkan perusahaan proyek jatah yang dikasih. Pada 2016 setelah menjabat,  dia dipanggil oleh Syahroni untuk membuatkan dokumen lelang. Setelah itu Yudi memerintahkan Rudi Rojali untuk berkoordinasi dengan Syahroni.

"Setelah menerima paket dari Rudi Rojali, isinya nama paket dan kontak person dari Syahroni. Setelah diserahkan Rudi Rojali, kami membantu membuatkan dokumen penawaran untuk lelang. Tujuannya agar perusahaan bisa lolos dan menjadi pemenang," ujar Yudi Siswanto.

Dalam pembuatan dokumen tersebut, mereka membuatkan baik perusahaan pemenang maupun perusahaan pendamping. Mendengar kesaksian Yudi, kemudian JPU KPK Taufiq Ibnugroho langsung memperlihatkan dokumen tersebut secara lengkap. Di antara daftar nama tersebut, tertulis nama Ketua DPR untuk rehabilitasi Kantor Camat Rajabasa Induk. (PRO3)

>