FISIP Unila dan BPSDM Lampung Saat Kolaborasi Tingkatkan Birokrasi SDM Lampung | Lampungpro.co/Dok Unila

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), bersama Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, berkolaborasi bersama untuk meningkatkan SDM birokrasi di Lampung.

Hal tersebut, dibahas dalam seminar daerah bertemakan "Strategi Pengembangan SDM Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung," yang diselenggarakan di Gedung FISIP Unila, Rabu (28/5/2025).

Seminar tersebut, turut menghadirkan Kepala BPSDM Lampung, Drs. M. Alhusnuriski, M.Si dan Guru Besar Kepemimpinan Daerah FISIP Unila Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si sebagai pembicara.

Dalam seminar tersebut, Alhusnuriski turut mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung, yaitu kesenjangan kompetensi, struktur usia pegawai yang menua, hingga keterbatasan pelatihan yang tersedia.

Alhusnuriski mengatakan, strategi pengembangan SDM birokrasi di Lampung harus fokus pada tiga aspek penting yang mencakup regulasi pendukung yang memadai, jalur karier berbasis merit sistem, serta sistem evaluasi kinerja yang transparan dan objektif.

"Ada pun pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas SDM, jika SDM tidak kompeten, maka pelayanan juga akan terhambat," kata Alhusnuriski.

Alhusnuriski turut mengajak para dosen dan mahasiswa Unila, untuk memperkuat sinergi dengan dunia birokrasi, yang diharapkan dapat melahirkan SDM birokrasi yang unggul, adaptif, dan visioner dalam menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan Lampung maju.

Sementara itu, Guru Besar Kepemimpinan Daerah FISIP Unila, Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si mengungkapkan, pihaknya turut menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung regenerasi ASN.

"Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan berbasis riset," ungkap Prof. Feni Rosalia.

Menurut Prof. Feni, kurikulum harus dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman, tidak hanya sekadar memenuhi beban SKS, tetapi juga membentuk pemimpin pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

Diskusi dalam seminar tersebut, juga turut menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan tanggung jawab lintas sektor, karena membangun birokrasi yang efektif bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga keberanian untuk menata ulang sistem agar lebih manusiawi, fungsional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (***)

Editor : Febri Arianto