Kader Demokrat Lampung Saat Menyambangi Kantor Kemenkumham | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Puluhan kader dan pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung pada Selasa (9/3/2021). Ada pun kedatangan mereka ini, untuk menindaklanjuti pasca Kongres Luar Biasa (KLB), yang digelar oleh kubu Ketua Umum Demokrat terpilih versi KLB Moeldoko.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf mengatakan, pihaknya menyampaikan sikap secara resmi pasca KLB tersebut ke perwakilan Kemenkumham di Lampung. Ada pun salah satu pernyataan resminya, mereka masih loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami menyampaikan aspirasi, bahwa KLB Sibolangit abal-abal dan berkas kami semua sah. Maka ketika terjadi KLB tersebut, maka kami semua berada di Lampung dan menolak hasil KLB," kata Julian Manaf kepada awak media usai konsolidasi.

Kemudian DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung juga menyatakan, mereka menolak dan menganggap bahwa KLB tersebut tidak ada. Demokrat Lampung juga meminta agar pihak Kanwil Kemenkumham Lampung, untuk segera menyampaikan ke pusat terkait konsolidasi tersebut.

"Dasar hukum AD dan ART yang disahkan Kememkumham ini, akan kami sampaikan. Kami tegaskan bahwa kongres yang terjadi tidak sah dan kami anggap tidak ada sama sekali. Kami sampaikan ke menteri, agar tidak layak disahkan hasil KLB tersebut," ujar Julian Manaf.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Danan mengungkapkan, pada rinsipnya siapapun yang datang ke mereka akan diterima, baik masyarakat, lembaga, maupun organisasi. Mereka menyampaian perihal persoalan yang terjadi di Demokrat untuk diteruskan ke pusat.

"Ini akan kami laporkan ke Menteri dan mudah-mudahan kami secara langsung akan ke Jakarta. Kami tidak berpendapat akan persoalan ini, sebab ini jadi ranah pusat apapun hasilnya akan kami tunggu dan sama-sama berdoa," ungkap Danan.

Seperti diketahui bersama, bahwa sebelumnya terjadi dualisme di Partai Demokrat. Dimana Moeldoko melaksanakan KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, kemudian terpilih sebagai Ketua Demokrat hasil KLB. Sementara dari kubu AHY menolak hasil KLB tersebut, karena tidak sesuai dengan AD ART Partai Demokrat. (PRO3)