Dinas PUPR Tubaba Saat Perbaiki Jalan Rusak | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PANARAGAN (Lampungpro.co): Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulangbawang Barat (Tubaba), mulai melakukan penanganan sementara pada sejumlah ruas jalan utama, yang mengalami sejumlah kerusakan.

Langkah tersebut diambil, sebagai respon dan tindak lanjut dari keluhan masyarakat, atas kerusakan infrastruktur jalan yang mengganggu mobilitas, juga berbahaya bagi keselamatan masyarakat yang melintas.

Plt. Kepala Dinas PUPR Tubaba, M. Iwan Setiawan Ismed Balaw mengatakan, tahap awal penanganan darurat ini, diarahkan pada dua ruas jalan protokol yang menjadi jalur sibuk, dan juga sering dilintasi oleh masyarakat.

Jalan yang diperbaiki ada di Ruas Jalan Simpang Tiga Tiyuh Panaragan sampai dengan Tugu Payung Simpang Pasar Panaragan Jaya. Kemudian ruas jalan dari Tugu Rato Nago Besanding, sampai dengan simpang Pasar Modern Pulung Kencana.

"Merespon keluhan masyarakat serta tindak lanjut dari rapat koordinasi Jumat kemarin, kami mulai melakukan penanganan sementara untuk dua ruas jalan," kata M. Iwan dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Dinas PUPR Tubaba melakukan pengecoran untuk spot-spot kerusakan jalan berlubang dalam yang berbahaya bagi pengguna jalan, di mana targetnya penanganan darurat di ruas jalan tersebut akan selesai segera.

Selain itu, Dinas PUPR Tubaba saat ini juga tengah bergerak paralel dengan mengajukan usulan perbaikan jalan secara permanen, kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung.

"Kami berharap, agar usulan tersebut dapat segera terealisasi, agar akses jalan utama ini dapat dibangun kembali dengan standar yang lebih kokoh, lebih nyaman, dan aman buat masyarakat," ujar M. Iwan.

Namun karena ini penanganan darurat, sehingga Dinas PUPR Tubaba turut mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga jalan, jangan biarkan kendaraan dengan tonase berlebih lewat, dan daya dukung kekuatan jalan yang terbatas.

Ruang fiskal yang sempit, menjadi kendala untuk merealisasikan mandatory spending pemerintah daerah, sebagaimana yang diharapkan, khususnya untuk belanja infrastruktur.

Ia berharap, ke depan ada kebijakan fiskal yang lebih longgar dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, untuk membenahi kendala ini, sehingga pemerintah daerah bisa terbantu untuk fokus pada capaian indikator kinerja makro seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. (***)

Editor : Febri Arianto
Reportase : Sayuti