Pemkab Tubaba Saat Raih Opini WTP dari BPK RI | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali mengukuhkan komitmennya, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk ke-15 kalinya secara beruntun, Pemkab Tubaba berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung.
‎
‎Prestasi tersebut, ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/5/2026).
‎
‎LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, didampingi Ketua DPRD Tubaba, Busroni.
‎
‎Bupati Tubaba, Novriwan Jaya mengatakan, pihaknya merasa bersyukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-15 kalinya tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD, dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
‎
‎"Kami sangat bersyukur atas kembali diraihnya opini WTP ini. Namun capaian ini bukan menjadi akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel," kata Novriwan.
‎
‎Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah.
‎
‎Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilanq Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih oleh Tubaba. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Lampung, agar terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan.
‎
‎Hal ini karena masih terdapat 14 permasalahan berulang yang kerap ditemukan, dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba, Iwan Mursalin mengaku akan segera melakukan penataan internal dan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh.
‎
‎Fokus utama yang akan dilakukan antara lain penyesuaian batas maksimal belanja pegawai serta pemenuhan mandatory spending, khususnya pada sektor infrastruktur.
‎
‎Ia juga meminta seluruh kepala OPD, agar menjadikan hasil evaluasi BPK sebagai perhatian serius dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan konkret, terhadap berbagai permasalahan yang masih berulang. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Sayuti