BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengharapkan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus dapat memaksimalkan penerimaan lokal. KIM yang telah dimulai pembangunan harus mempekerjakan putra-putri terbaik Lampung.

Demikian pesan Gubernur Ridho yang disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Toni L Tobing, saat mendampingi Sekretaris Daerah Sutono, menerima Vice President Aset  PT Pertamina Hermawan, Pimpinan PT Repindo Jagad Raya sebagai pengembang KIM, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung Ling Sarkim, di Ruang Rapat Sekdaprov, Kamis (20/7/2017).

Saat memimpin rapat, Sutono mengaskan investor yang akan masuk harus membawa keberkahan bagi daerah dan masyarakat Lampung. Hal itu karena Pemprov memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan industri yang merupakan salah satu program prioritas Nasional ini harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lampung. Dan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung, kata Sutono.

Selebihnya, kata dia, Pemprov Lampung akan mendukung sepenuhnya kelancaran proses pembangunan infrastruktur KIM. Hal itu sesuai  dengan kewenangannya. Pemprov juga akan mendukung kelancaran perizinan, selanjutnya akan memediasi semua stakeholder untuk berkoordinasi.

Kami akan jadwalkan dalam waktu dua minggu ke depan. Pemprov akan memfasilitasi rapat koordinasi antara pihak PLN, BPN, PT Pertamina, Pemkab Tanggamus, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perizinan. Rapat koordinasi dijadwalkan dapat mengurai masalah dan menemukan solusinya.

Sementara itu, Vice Presiden PT Pertamina memaparkan PT Pertamina sebagai pemilik 1.022 hektare lahan untuk KIM Tanggamus membutuhkan bantuan pemerintah untuk kelancaran perizinan, penyediaan infrastruktur, dan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu, proses sertifikasi lahan dan menjadi investor bagi KIM.

KIM yang akan dibangun diharapkan memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Di antaranya, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, akan menyerap tenaga kerja lokal yang diperkirakan mencapai lebih kurang 38 ribu pekerja. Efek pembangunan KIM juga akan meningkatkan konektivitas antardaerah melalui berbagai sarana infrastruktur yang akan dibangun. Dan akan mendorong proses transfer knowledge melalui pelatihan dan kursus yang akan dilaksanakan, kata Hermawan. (**/PRO2)