Rektor Unila Lusmeilia Saat Hadiri Rakor di Jakarta Bareng DPR RI | Lampungpro.co/Dok Humas Unila

JAKARTA (Lampungpro.co): Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., mengikuti rapat koordinasi dan seminar nasional, bersama lembaga mitra Memorandum of Understanding (MoU), yang diselenggarakan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Kegiatan dipusatkan di Hotel Borobudur Jakarta Kamis-Sabtu (26-28/1/2023).

Kegiatan diselenggarakan unguk penguatan kualitas dukungan Badan Keahlian DPR RI, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Selain itu, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerjasama BK DPR RI dengan perguruan tinggi, sesuai kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat koordinasi mengusung tema Penguatan Kualitas Dukungan BK DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi DPR RI untuk Kegiatan Rapat. Sedangkan seminar nasional mengusung tema Prospek Perekonomian Nasional dan Persiapan Pelaksanaan Keserentakan Pemilu 2024 di Tengah Ketidakpastian Global.

Kegiatan diikuti para pejabat dan analis di lingkungan BK DPR RI, serta 54 perguruan tinggi yang menjadi bagian dari lembaga mitra MoU. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unila Prof. Lusmeilia turut menyampaikan policy paper, terkait saran dan kebijakan strategis pada upaya penguatan kualitas dukungan Badan Keahlian, yang memuat lima pusat kajian yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

Enam saran dan rekomendasi yang disampaikan Rektor Unila Lusmeilia dalam policy paper sendiri berjudul Optimalisasi Peran Badan Keahlian DPR RI melalui Kerja Sama Strategis. Itu antara lain pembentukan mekanisme kerjasama yang jelas, untuk mempermudah proses kerja sama kedua pihak.

Kemudian penyelenggaraan program kerjasama yang konstruktif, untuk meningkatkan kualitas kerjasama, peningkatan komunikasi dan koordinasi, penyediaan bantuan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas kerjasama, penyediaan program pendidikan dan pelatihan. Lalu penyediaan akses data dan informasi, yang membantu meningkatkan kualitas kerjasama kedua pihak.

"Peningkatan kerjasama antara BK DPR RI dan perguruan tinggi Indonesia, harus dilakukan secara berkesinambungan. Itu karena perguruan tinggi dapat memainkan peranan penting dalam melakukan riset dan studi kebijakan publik," kata Lusmeilia Afriani.

Selain itu, perguruan tinggi juga menyediakan dukungan teknis, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan DPR RI dalam merumuskan kebijakan. (***)

Editor : Febri Arianto