ICMI, Pemerintah, Indonesia, Rohingya, Krisis, Kemanusiaan, Myanmar, Kelompok, Etnis, Lampung

JAKARTA (Lampungpro.com): Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta Pemerintah Indonesia menjadi inisiator ASEAN untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.�"Indonesia diharapkan bisa menjadi inisiator negara ASEAN dalam membantu Rohingya," kata Sekretaris Jenderal ICMI Mohammad Jafar Hafsah melalui keterangan pers, di Jakarta, Senin (4/9/2017).

ICMI, kata dia, mengecam segala bentuk tindak kekerasan militer Myanmar terhadap kelompok Rohingya dan meminta agar etnis tersebut dibebaskan selamanya dari diskriminasi serta intimidasi yang sistematis.

"Umat Islam Rohingya di Myanmar adalah orang-orang yang paling sering mengalami persekusi di dunia. Mereka ditolak di negara sendiri, tidak diterima oleh beberapa negara tetangga, miskin, tak punya kewarganegaraan dan dipaksa meninggalkan Myanmar dalam beberapa dekade terakhir," kata Jafar.

Dia juga menjelaskan di Rakhine, yang merupakan wilayah kelompok Rohingya berasal, kerap terjadi peristiwa mengenaskan. Di antaranya perkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah, yang diduga ditutupi faktanya oleh Pemerintah Myanmar.�"Ini yang amat disesali. Apa yang terjadi terhadap kelompok Rohingya bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Jafar.

Untuk itu, kata dia, ICMI mengharapkan seluruh negara yang tergabung di ASEAN agar tidak menutup mata atas tindak kekerasan yang menimpa kelompok Rohingya.�"Diperlukan pendekatan signifikan untuk segera menyelesaikan masalah ini," tutur dia.

Jafar juga menyoroti sikap negara-negara di dunia yang terkesan enggan menyelesaikan masalah Rohingya. "ICMI menyayangkan lemahnya reaksi negara-negara internasional terhadap peristiwa Rohingya. Rohingya adalah salah satu etnik minoritas di Myanmar. Umat Islam Rohingya telah mengalami penindasan yang amat panjang dan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi mereka sebagai sebuah etnik," kata dia.

ICMI juga kemudian mengharapkan agar negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar bersedia menerima pengungsi Rohingya, bukan justru mengusirnya kembali ke Myanmar.�Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif terkait kasus Rohingya, dengan berbagai pihak termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan.

Menlu Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga Pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada Senin (4/9/2017) di Myanmar.�(**/ANT/PRO2)