Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim. LAMPUNGPRO.CO/F,GERINDRA

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung turut angkat bicara menyoal aktivitas distribusi batubara yang sedang hangat dibicarakan. Ikhwan Fadil Ibrahim, dari Fraksi Gerindra ini dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung  mengambil tindakan dalam menanggulangi fenomena itu, Kamis (10/11/2022). 

Saat berjumpa awak media, Daing Fadil begitu dia biasa disapa menuturkan Pemprov Lampung seperti melakukan pembiaran melihat masifnya aktivitas distribusi batubara yang tak berimplikasi langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). "Saya prihatin melihat pemerintah seperti tak dihiraukan oleh para pengusaha batubara. Saya minta untuk lebih tegas soal ini. Yang pasti sumbangsih mereka (perusahaan batubara) untuk PAD Lampung kita pertanyakan," ucapnya. 

Lebih lanjut, Fadil menambahkan selain aktivitas angkut batubara tidak berdampak positif pada PAD, disinyalir menjadi salah satu penyebab rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan terutama di titik-titik tertentu. Yang menjadi jalur distribusi batubara seperti pada KSOP Pelabuhan Panjang dan ASDP Bakauheni.

"Sudah tidak ada sumbangsih, merusak jalan dan jembatan pula. Apa iya mau kita diamkan ini terjadi begitu saja," cetusnya. 

Tidak sampai di situ Fadil juga meminta Pemprov agar segera mengambil langkah diskresif dengan cara mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur. Agar ada kepastian hukum dalam penindakan aktivitas distribusi perusahaaan batubara tersebut.

"Kita dorong diskresi lewat pergub kan bisa. Biar segera jelas legal standingnya pemerintah," ujarnya. 

Senada dengan pernyataan Fadil sebelumnya KPK diketahui melakukan pemantauan bahwa 70% hasil pengangkutan dan distribusi batubara  melalui Lampung yang diseberangkan ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk kebutuhan lokal Bumi Ruwai Jurai hanya 30%% dari alokasi secara keseluruhan. Maka itu KPK meminta Dinas ESDM Provinsi Lampung, KSOP dan ASDP untuk duduk bersama membahas persoalan ini. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan Sandy