Juru Bicara Fraksi DPRD Lampung Puji Sartono Saat Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2022 | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Fraksi PKS DPRD Lampung, menyoroti indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung yang dinilai sangat rendah, saat menyampaikan rapat pandangan umum terhadap Reperda perubahan APBD Lampung 2022, Selasa (23/8/2022). Tercatat 2021 lalu, IPM Lampung tercatat di angka 69,9.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung, Puji Sartono mengatakan, IPM Lampung jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional mencapai 72,29. Dengan capaian IPM di bawah 70, Lampung terkategori IPM sedang.

"Untuk mencapai IPM nasional, harus didukung penganggaran memadai, sehingga IPM Lampung naik kelas. IPM merupakan ukuran standar kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, dengan tigq dimensi sebagai cerminan, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," kata Puji Sartono.

Fraksi PKS berpandangan, belanja modal seyogyanya menjadi prioritas dalam struktur APBD meningkatkan investasi, kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga kehidupan masyarakat relijius, aman, dan berbudaya. Alokasi belanja modal sudah seharusnya menjadi sangat prioritas

"Seperti diketahui bersama, dari total belanja Rp7,61 triliunan lebih, dialokasikan bagi belanja modal hanya Rp1,64 triliunan lebih, hanya 21 persen dari total belanja. Sedangkan belanja operasi mencapai Rp4,59 triliun lebih, ada kesenjangan anggaran hampir Rp3 triliun, antara belanja modal dan belanja operasi," ujar Puji.

Untuk meningkatkan dimensi IPM, salah satu OPD paling berpengaruh ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Berdasarkan dokumen diterima Fraksi PKS, terdapat pengurangan alokasi anggaran belanja pada Disdikbud senilai Rp14 miliar lebih.

"Jika dibedah lebih detail, pengurangan tersebut justru pada belanja modal Rp21 miliar, ditambahkan Rp6 miliar lebih untuk belanja operasi. Artinya, memang pada Perubahan APBD 2022 diprioritaskan untuk belanja operasi, bahkan pada OPD yang sangat bertalian erat dengan IPM," jelas Puji Sartono.

Namun dengan data anggaran tersebut, Fraksi PKS menilai Lampung belum bisa meningkat IPM. Oleh karenanya, Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Fraksi PKS DPRD Lampung meminta anggaran di Disdikbud Lampung karena sangat bertalian erat dengan IPM, agar menjadi perhatian dan prioritas. (***)

Editor : Febri Arianto