Lumbung pangan dunia

JAKARTA (Lampro): Sebagai negara agraris, pemerintah memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Untuk itu, Indonesia harus segera menciptakan swasembada pangan, demi ketahanan nasional.

"Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris yang berada di garis ekuator. Karena memiliki potensi melimpah dan didukung dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya," kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017, Kamis (5/1/2017).

Rapat Kerja Nasional itu mengangkat tema Bangun Lahan Tidur untuk Meningkatkan Ekspor dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian.

Menurut Nurmantyo, setiap hari kurang lebih 41 ribu anak meninggal dunia. Dan alam setahun sekitar 15 juta anak meninggal dunia akibat kelaparan, kemiskinan, dan gizi buruk.�"Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dunia saat ini, sangat kritis terhadap ketersediaan pangan," kata dia.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan ledakan jumlah penduduk yang meningkat tajam. Pada 2017 diprediksi jumlah penduduk dunia akan mencapai angka delapan miliar.

Sedangkan menurut para peneliti, populasi ideal penduduk dunia sekitar 3-4 miliar untuk dapat hidup dengan layak. Namun, realitasnya saat ini jumlah penduduk dunia sudah overload.

"Bila populasi penduduk tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan pangan, maka akan memicu krisis. Dan inilah ancaman yang akan dihadapi penduduk dunia. Ancaman krisis pangan dan energi mampu memicu berbagai potensi konflik baru antar negara di masa mendatang," kata Gatot.

Panglima TNI memaparkan jumlah penduduk dunia saat mengalami krisis energi pada 2043 mencapai sekitar 12,3 miliar jiwa. Hal ini berarti hampir empat kali lipat populasi ideal penduduk bumi. Di mana, 9,8 miliar berada di luar ekuator dan hanya 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator.

Dan, lanjut Gatot, hal itu hanya ada di wilayah ekuator yaitu Amerika Latin, Afrika Tengah dan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia," kata dia. (*)

�