JAKARTA (Lampungpro.com): Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) Kategori C Periode 2018-2019 pada Sidang Majelis IMO ke-30 yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat IMO di London pada 27 November-6 Desember 2017 mendatang.�

Pencalonan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku administrator maritim dan titik fokus di IMO.�Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/2/2017), mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya telah diperhitungkan dalam peta transportasi laut dunia.

Mengingat, posisinya yang strategis di antara dua benua dan dua samudera. "Menjadi anggota Dewan IMO merupakan pengakuan dunia terhadap eksistensi Indonesia yang turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia. Khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," kata dia.�

Pemilihan anggota Dewan IMO periode 2016-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diadakan di London pada tahun 2015 lalu, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan IMO di Kategori C. Keanggotaan tersebut akan berakhir di bulan Desember 2017 mendatang.�

Untuk periode 2016-2017, Dewan IMO Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar. Yaitu, Tiongkok, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republic of Korea, Russia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Anggota Dewan IMO kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut /International Seaborne Trade. Yaitu, Argentina, Bangladesh, Brazil, Canada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol dan Swedia.

Sedangkan, anggota Dewan IMO kategori C merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Yaitu, Australia, Bahama, Belgia, Chili, Cyprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Mexico, Moroko, Peru, Philipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono menyampaikan pengumuman mengenai pencalonan diri kembali sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada Duta Besar RI di London untuk dapat diteruskan kembali kepada perwakilan-perwakilan negara anggota IMO yang lain.�

Guna mendukung pemenangan Indonesia dalam pencalonan IMO Council Kategori C periode 2018-2019, Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah upaya pemenangan. Di antaranya menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Menteri-menteri Transportasi dan Administrasi Maritim negara-negara anggota IMO.

Kemudian, berpartisipasi aktif pada sidang-sidang dan kegiatan-kegiatan IMO, seperti Hari Pelaut dan Maritim Dunia.�"Kita juga terus berperan aktif menghadiri sidang-sidang IMO dan bekerja sama dengan IMO untuk menyelenggarakan program-program technical assistance dan capacity building IMO lainnya," kata dia.�

Guna menggalang dukungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga rencananya akan melakukan pendekatan dan lobi ke negara-negara anggota IMO. Serta, menyelenggarakan reception di Jakarta dan di London sebagai bentuk penggalangan suara terkait dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019.�

IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948. IMO bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat berbasis di Inggris. (*/ANT/PRO2)

�