BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung mewanti-wanti kepada para pegawai aparatur sipil negara (ASN), untuk tidak menggunakan Liquid Pretolium Gas (LPG) subsidi berisi 3 kilogram dalam kesehariannya.

"Peningkatan pengawasan penjualan LPG akan kita lakukan di agen-agen seluruh kabupaten/kota. Khususnya LPG subsidi 3 kilogram. Dalam hal ini, sesuai Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Lampung Lampung, ASN dilarang menggunakan LPG 3 kilogram," kata Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Lampung Jefri, Kamis (6/2/2020).

Selain pengawasan terhadap para ASN yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi, Dinas ESDM Lampung juga memantau seluruh agen-agen yang melakukan penaikan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan.

"Untuk HET LPG 3 kilogram di Lampung saat ini, berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Rp18 ribu pertabungnya. Kita harap pangkalan tidak lagi menaikkan harga yang telah ditentukan pemerintah. Tidak ada lagi yang namanya biaya operasional dan biaya lain-lain, yang menjadi alasan untuk menaikkan harga LPG," ujar dia.

Apabila nantinya dikedapati masih ada pangkalan, dengan menjual harga yang tidak sesuai atau penyimpangan kenaikan harga, maka pihak Dinas ESDM bersama Pertamina akan mencabut izin pangkalan tersebut.

"Meskipun demikian, untuk toko maupun pengecer ini tidak masuk dalam distribusi. Ini yang perlu masyarakat pahami, bahwa pengecer bukan titik serah jalur distribusi tata niaga LPG," jelas Jefri.

Dengan adanya peraturan ini, Dinas ESDM Lampung menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk langsung membeli LPG 3 kilogram subsidi ini ke pangkalan terdekat. Ini dengan tujuan, untuk menghindari kenaikan harga LPG 3 kilogram di atas HET. (FEBRI/PRO2)