Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Menteri Perdagangan M. Lutfi saat video confrence di Jakarta, Senin (14/3/2022). LAMPUNGPRO.CO/HUMAS POLRI

JAKARTA (Lampungpro.co): Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat di pasar tradisional dan moderen. Menurut Sigit, berdasarkan data  Kementerian Perdagangan, stok kebutuhan minyak goreng dalam negeri dalam keadaan aman. 

"Yang paling penting harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok sampai minggu depan minyak goreng harus ada di lapangan. Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi," kata Sigit dalam video conference bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (14/3/2022).

Demi memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, mantan Kabareskrim Polri itu meminta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran mencegah  potensi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. "Indikasi pelanggaran terkait apakah kewajibannya betul-betul sudah disalurkan ke produsen atau hanya sekedar dokumen. Tolong dipastikan untuk dipantau. Kita memastikan produsen minyak goreng sudah produksi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Sigit.

Kemudian, Sigit mengingatkan adanya celah pelanggaran terkait dengan disparitas harga dalam penjualan di pasar internasional. Lalu, kata Sigit, juga ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau CPO yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, namun justru digeser ke pasar industri, karena selisih harga yang cukup tinggi. 

"Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, para Kasatwil harus melakukan pengawasan ketat kepada pihak produsen dan distributor untuk memastikan melakukan penyaluran sesuai dengan tujuan. "Seharusnya yang terjadi adalah kebutuhan dengan minyak curah, minyak kemas sudah ada jumlahnya masing-masing," jelas Sigit.

Di sisi lain, Sigit menegaskan, Kapolda jajaran juga harus melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur perbatasan, hingga jalur darat untuk mencegah adanya pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya secara diam-diam.

Mengingat, kata Sigit, Kementerian Perdagangan membuat kebijakan terkait dengan perusahaan untuk melakukan ekspor. Pasalnya, mereka harus menyelesaikan kewajibannya soal domestic market obligation (DMO). 

"Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar. Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan," kata Sigit. 

Selain itu, Sigit menyampaikan, para Kasatwil juga harus melakukan pengawasan dalam hal penyaluran. Menurutnya, itu untuk memberikan kepastian dan jaminan minyak goreng tersebut terdistribusi ke pasar. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta kepada Kapolri untuk memastikan tidak adanya pihak distributor yang menahan stok minyak goreng. Kemudian, polisi dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng yang tidak resmi ke luar negeri. 

Lutfi juga menyebutkan pihaknya siap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, guna memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat terpenuhi. "Saya sadar ini bukan hal mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. Saya yakin ini harus kita sukseskan, kepentingan semua. Saya mohon Pak Kapolri koordinasi. Setidaknya jelang puasa Ramadan bisa khusuk ibadah sampai Lebaran aman, tenteram, dan semua terjangkau dan terkoordinasi dengan baik," kata Lutfi. (***)

Editor: Amiruddin Sormin