Gubernur Lampung Saat Raih Penghargaan dari Menteri Koperasi | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima penghargaan dari Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, atas komitmen dan kontribusi yang luar biasa dengan pencapaian prestasi tercepat secara nasional, dalam melaksanakan musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih.

Penghargaan itu diterima Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam acara Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, Lampung menjadi provinsi tercepat dalam memulai dan menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional.

"Hingga kini, ada 2.651 desa dan kelurahan di Lampung telah memiliki Koperasi Merah Putih, yang berbadan hukum resmi. Ini capaian luar biasa, yang menunjukkan semangat gotong royong dan komitmen bersama," kata Jihan Nurlela.

Menurut Jihan, tantangan berikutnya adalah memastikan agar koperasi-koperasi tersebut dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan segera aktif beroperasi. 

"Kami yakin, terutama dengan dukungan Mitra Adhyaksa dan pengawasan bersama, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan berhasil, sesuai cita-cita yang diharapkan oleh Presiden," ujar Jihan Nurlela.

Jihan menyebut, melalui Koperasi Merah Putih, akan mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Jihan pun meminta kepada Menteri Koperasi, agar peraturan pelaksanaan perubahan skema pembiayaan Koperasi Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, dapat segera diterbitkan. 

Sebab keberhasilan program ini tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja, sehingga kunci suksesnya adalah kolaborasi. Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa merupakan contoh nyata kolaborasi yang hidup sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Kolaborasi tersebut, turut menggambarkan wajah baru dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan, memberdayakan, dan berkelanjutan. Sebuah pendekatan yang tidak hanya mengejar angka, tapi juga makna yaitu kesejahteraan bersama.

Dalam kesempatan itu, Jihan memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang telah menginisiasi kegiatan pelatihan bagi pengelola Koperasi Merah Putih. 

Langkah tersebut, dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pengurus koperasi di desa, apalagi Lampung memiliki potensi yang sangat besar, untuk terus tumbuh dan berkembang.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono mengungkapkan, pihaknya turut mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, atas kecepatan dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah berbadan hukum.

"Lampung termasuk yang tercepat menyampaikan kepada kami. Presiden telah menetapkan target pada Maret 2026, ada 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah selesai dibangun, yang dilengkapi dengan bangunan fisik, gudang, gerai, serta sarana pendukung lain yang siap untuk beroperasi," ungkap Ferry Juliantono.

Menurut Ferry, Presiden menginginkan agar masyarakat desa tidak lagi hanya menjadi objek atau sekadar penerima manfaat, tapi juga turut menjadi subjek dan pelaku ekonomi, melalui kepemilikan badan usaha koperasi.

"Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi nasabah bank. Presiden ingin agar bank, termasuk Himbara dan bank daerah, membuka akses permodalan bagi masyarakat desa," ujar Ferry Juliantono.

Dengan demikian, akan terjadi perputaran uang di desa-desa dan pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga diharapkan secara nasional dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen seperti yang diharapkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ferry menegaskan, jika ritel modern dikelola oleh koperasi, maka perputaran uang akan kembali menjadi manfaat bagi anggota koperasi, yang merupakan masyarakat desa itu sendiri. (***)

Editor : Febri Arianto