Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Menjelang Nataru, Jihan meminta peningkatan operasi pasar murah dan SPHP, agar benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai pasar murah hanya murah di spanduk, tapi tidak terasa di kantong warga.

Pemantauan harga bersama Satgas Pangan Lampung juga akan diperketat, untuk mencegah praktik penimbunan maupun gangguan distribusi. Jihan menekankan bahwa stok harus berada di tengah masyarakat, bukan di gudang-gudang pihak tertentu.

Jihan juga menyoroti pentingnya penguatan pasokan komoditas sensitif seperti cabai, bawang, beras, dan daging ayam. Permintaan diprediksi meningkat seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai berjalan pada akhir tahun 2025.

Aspek transportasi dan keamanan turut menjadi perhatian, di mana seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara, diminta dipastikan siap menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat. Koordinasi dengan Polda Lampung juga diperkuat, untuk menjaga kelancaran distribusi.

Lampung juga perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, sehingga Pemprov Lampung meminta perangkat daerah menyiapkan alat berat di titik rawan longsor dan banjir, agar distribusi logistik tidak terganggu. Informasi kepada publik harus disampaikan secara transparan melalui Posko Inflasi Digital.

Dalam sesi pemaparan, Polda Lampung menjelaskan kesiapan Operasi Lilin Krakatau 2025. Operasi ini mengedepankan upaya preventif, dukungan preemtif, penegakan hukum, dan publikasi untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dan berlibur dengan aman.

Sebanyak 47 pos pengamanan, 17 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu disiapkan. Total 3.259 personel dikerahkan, terdiri dari 183 personel Polda, 1.357 personel Polres jajaran, dan 1.717 personel instansi terkait.