Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Dari Bank Indonesia Lampung, Kepala Perwakilan Bimo Epyanto memaparkan rekomendasi quick win pengendalian inflasi seperti operasi pasar beras/SPHP secara terarah, monitoring komoditas rawan inflasi seperti cabai dan telur, serta penerapan "Toko Pengendalian Inflasi" di wilayah IHK dan non IHK.

BI juga menekankan pentingnya optimalisasi panen padi akhir tahun, perbaikan jalan kabupaten/kota, dan kecukupan moda transportasi selama Nataru. Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) akan diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi.

Dinas Perhubungan Lampung turut memaparkan skema pengaturan arus Nataru. Posko Angkutan Nataru akan berlangsung 18 Desember 2025 - 5 Januari 2026, dengan prediksi kenaikan penumpang hingga 4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Strategi anti macet di Pelabuhan Bakauheni kembali diterapkan, seperti delaying sistem di sejumlah rest area, pembatasan pembelian tiket feri melalui geofencing, dan pengaturan dermaga berdasarkan jenis kendaraan. Pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas, juga dijadwalkan dalam tiga tahap.

Dinas Perhubungan Lampung mencatat, hanya 28 persen dari 1.097 bus di Terminal Rajabasa yang laik jalan berdasarkan rampcheck hingga Agustus 2025. Sisanya wajib perbaikan atau dilarang beroperasi, sehingga hal tersebut menjadi perhatian khusus dalam aspek keselamatan.

Pada paparan dari Bulog Lampung menunjukkan stok 165.857 ton untuk memenuhi kebutuhan hingga pertengahan 2026. Operasi Pasar, SPHP, dan Gerakan Pasar Murah akan diintensifkan bersama pemerintah daerah.

Sementara Pertamina Patra Niaga Sumbagsel melaporkan lonjakan konsumsi Avtur hingga 28 persen, seiring meningkatnya perjalanan udara. Stok Avtur disebut aman selama 13 hari, lalu untuk layanan tambahan di jalan tol seperti SPBU modular, motorist BBM, dan kantong SPBU juga disiagakan.