BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung segera menetapkan pengesahan pimpinan definitif periode 2019-2024,untuk segera menunjang kelancaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 di Lampung. Selain itu, penetapan pimpinan dewan definitif juga untuk mempersiapkan rapat dengar pendapat (RDP) antar komisi dengan mitra, maupun pihak terkait serta badan anggaran untuk bisa membahas APBD murni.

"Pada prinsipnya setelah pelantikan menunggu SK Kemendagri dan dengan dilantiknya pimpinan DPRD definitif maka aktivitas DPRD bisa efektif. Jika semuanya sudah selesai, maka akan kita paripurnakan. Begitu juga AKD dan lainnya bisa ditetapkan," kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Jumat (18/10/2019).

Mingrum menambahkan, selain itu juga akan ada masukan dari para komisi dengan harapan para pimpinan komisi juga sebagai badan anggaran. Otomatis badan anggaran mengkompilasi masukan dari komisi terkait. Serta mencermati dan mengkoreksi lalu memberikan masukan pada tim anggaran Pemda.

"Ini kita akan terus persiapkan untuk pembahasan anggaran murni agar dapat terkejar. Karena jika tidak terkejar, maka bisa kena penalti dari Kemendagri. Konsekuensinya, bisa dikeluarkan Pergub dengan menggunakan dana APBD tahun lalu. Kita harap dari tatanan yang ada bisa efektif dan akan menerapkan integritas," ujar dia.

Sebelumnya, pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Lampung akan digelar pada sidang paripurna dewan, Senin (21/10/2019) mendatang. Adapun pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD Lampung dari PDIP Mingrum Gumay, Wakil Ketua I Elly Wahyuni (Gerindra), Wakil Ketua II Ririn Kuswantari (Golkar), Wakil Ketua III Raden Ismail (Demokrat), dan Wakil Ketua IV Fauzan Sibron (Nasdem). (FEBRI/PRO2)