Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Di satu sisi, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMP Negeri masih berkutat di angka yang bahkan untuk sekadar “mengurangi beban” pun terkesan pas-pasan. Di sisi lain, wacana anggaran untuk sebuah SMA swasta justru sempat ikut nimbrung dalam pembahasan, dengan nilai yang tidak kecil. Publik pun wajar bertanya: ini soal keberanian bermimpi, atau sekadar salah urut agenda?

BOSDA SMP Negeri sendiri, menurut berbagai hitung-hitungan yang disampaikan dalam rapat-rapat resmi, masih jauh dari kata cukup. Jika dibagi rata, dana yang diterima setiap peserta didik nyaris hanya cukup untuk bernapas lega itu pun sebentar. Harapan menggratiskan uang komite masih harus bersabar, mungkin sambil menunggu keajaiban turun bersama perubahan APBD.

Namun, agar adil sejak dalam pikiran, perlu juga dicatat bahwa wacana anggaran untuk SMA swasta tersebut sejatinya tidak lahir dari niat yang serampangan. Tujuan yang disampaikan terdengar mulia: membuka akses pendidikan gratis bagi lulusan SMP Negeri yang secara akademik siap, tetapi secara ekonomi terpaksa berhenti melangkah. Dalam bahasa sederhana, jangan sampai anak lulus SMP dengan ijazah di tangan, tapi masa depannya terhenti di dompet orang tua.

Gagasan ini, menurut penulis, ibarat jembatan darurat bagi siswa kurang mampu bukan jalan tol kemewahan. Sebuah upaya agar kelulusan SMP tidak menjadi akhir cerita hanya karena biaya SMA terasa seperti tanjakan curam tanpa rem. Niatnya patut diapresiasi, karena pendidikan memang seharusnya mencari anak, bukan anak yang dipaksa mengejar pendidikan.

Meski begitu, niat baik tetap perlu ditempatkan di rak yang tepat. Yang membuat suasana terasa ganjil adalah ketika jembatan itu hampir dibangun sebelum jalan utama diperbaiki. SMP Negeri yang jelas-jelas berada dalam kewenangan pemerintah kota masih berjuang menutup kebutuhan dasarnya, sementara skema lanjutan justru sempat mendapat porsi perhatian lebih awal. Ibarat menyiapkan payung untuk perjalanan jauh, sementara atap rumah masih bocor di ruang tamu.

Untungnya, dalam dinamika pembahasan anggaran, sebagian pos yang dinilai kurang mendesak akhirnya dicoret dan dialihkan. Total BOSDA pun disebut mendekati Rp10 miliar. Angka ini tentu terdengar lebih “berisi”, meski jika dihitung per siswa, tetap belum bisa disebut lapang. Ibarat nasi bertambah, lauknya masih harus dihemat.

Penulis melihat, wacana penambahan anggaran lewat APBD Perubahan menjadi satu-satunya harapan yang masih bisa digantungkan. Dengan catatan, tentu saja, arah kebijakannya benar-benar dimulai dari hulu. Sebab akan terasa janggal jika pendidikan lanjutan digratiskan, sementara jenjang dasarnya masih harus patungan.

Di luar gedung rapat, suara publik mulai terdengar semakin nyaring. Ada harapan agar pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar dibuka selebar jendela kelas saat pagi hari. Bukan untuk mencurigai niat baik, melainkan agar kebijakan yang lahir tidak menyisakan tanya di belakang hari.

Pada akhirnya, pendidikan bukan soal siapa yang lebih dulu diberi, tapi siapa yang paling mendesak untuk dipenuhi. Dan menurut penulis, memastikan SMP Negeri benar-benar bebas beban adalah fondasi sebelum mimpi besar pendidikan gratis hingga SMA ditegakkan.

Sebab mimpi boleh tinggi, tetapi pijakan tetap harus kokoh. Jika anggaran adalah cermin keberpihakan, publik berharap pantulan yang terlihat ke depan tidak hanya indah secara niat, tapi juga rapi dalam urutan. (EdAI)

Muhammad Asyihin, S.Pd., MM (Pimpinan Media)