RAWAJITU (Lampungpro.com): Ratusan Kepala Kampung se-Kabupaten Tulangbawang mengeluhkan Alokasi Dana Kampung (ADK) baru cair Rp100 juta dari Rp250 juta per kampung atau 40% dari yang dijanjikan. Padahal Tahun Anggaran 2018 hampir berakhir.

"Tinggal hitungan hari saja. Tapi baru 40% atau Rp100 juta saja yang cair, sisanya belum ada kabar. Kepala Kampung merasa terpojok dan merasa serba salah. Andai dana ADK tahap dua dan tiga cair, waktunya mepet," kata Nafian Faiz, Kepala Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, dalam siaran pers yang diterima Lampungpro.com, Sabtu (8/12/2018).

Menurut Nafian, realisasi dan pelaporan anggran akan menyulitkan. Tapi kalau dana tak cair, justru membuat masalah. "Ini kan sudah dirembugkan dengan masyarakat jauh-jauh hari. Kami sudah rapat berulang kali untuk menentukan program prioritas. Kita sudah ikuti petunjuk dan sesuai pagu anggaran dari Pemkab, tapi kok dananya tidak turun," kata Nafian.

Bahkan ada kasus, beberapa Kampung mencari dana talangan. Artinya program direalisasikan walau dana belum turun. Inisiatif ini diambil agar infrastruktur bisa lebih cepat dinikmati masyarakat. "Kami belum dapat informasi resmi kepastian soal ini. Kami masih dorong pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Tulangbawang bicara dengan pemkab untuk menuntaskan soal ini," kata Nafian.

Kalau ternyata ADK tahap dua dan tiga ini benar-benar tidak cair, ini adalah kali kedua. Sebab pada tahun 2017 juga dana yang dijanjikan Pemkab tidak sepenuhnya cair. "Saya bilang kepemimpinan Bupati saat itu tidak khusnul khotimah meninggakkan beban kepada masyarakat. Sebab dana yang dijanjikan tidak cair. Kok ini terulang lagi," kata Nafian.

Dia menyarankan agar ke depan Pemkab tak perlu lagi membuat kesalahan yang sama. "Caranya, buat program langsung. Jadi, kami tak harus dibuat repot dan kecewa, biarkan kami mengelola dana desa saja," kata Nafian.

Saat memimpin Tulangbawang, Bupati dan Wakil Bupati Winarti-Hendri mengusung 25 janji politik dalam kurun waktu kepemimpinan 2017-2022 Poin pertama, adalah alokasi dana untuk percepatan pembangunan infra struktur kampung sebesar Rp500 juta per kampung. (RLS/PRO1)