BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Anggota DPR RI dari Komisi III Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan, Taufik Basari menyoroti adanya dugaan oknum jaksa penerimaan fee proyek yang masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Kami mendiskusikan beberapa hal, pertama terkait anggaran yang dimiliki Kejati Lampung, persoalan penegakan hukum yang ditangani seperti kasus menonjol dan kendalanya, dan beberapa isu tertentu," ujar Taufik Basari, saat mengunjungi Kejati Lampung, Senin (9/3/2020) lalu.

Menurut Tobas sapaan akrabnya, untuk para oknum jaksa yang diduga terlibat dalam permainan fee proyek, dirinya minta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung agar ada pengawasan secara internal yang berjalan secara optimal. "Di dalam saya juga menekankan kalau ingin citra kejaksaan baik, maka penegakan hukum secara internal harus dilakukan secara optimal. Saya akan kawal terus, mengingat Lampung merupakan dapil saya," kata dia.

Ia menjelaskan, dalam diskusi bersama jajaran Kejati Lampung, dirinya menegaskan bahwa khusus untuk pengawasan internal terhadap oknum jaksa dalam rangka menjaga citra harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum. Pada kasus-kasus yang menonjol, seperti narkoba, tindak kriminalitas, dan beberapa isu juga akan mengawal dan memantau perkembangan tersebut. "Saya akan bicarakan kepada Jaksa Agung, agar Kejati Lampung mendapat perhatian," jelas dia.(PRO2)