Rektor UIN Raden Intan Lampung Bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI | Lampungpro.co/Dok UIN

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Pikri mengungkapkan, kunjungan spesifik tersebut memiliki bobot setara dengan rapat DPR, hanya saja dipindahkan ke lokasi untuk fokus mendengar langsung persoalan di lapangan.

Abidin Pikri juga turut menyoroti kebutuhan dokter di Lampung yang masih jauh dari cukup. Ia menilai, rencana pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Raden Intan Lampung masih sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut.

"Sebagai provinsi penopang Sumatera dan Jawa, Lampung harus memiliki sumber daya manusia unggul. Pada layanan dasar kesehatan saja, dibutuhkan tujuh dokter di setiap Puskesmas, dan jumlahnya masih sangat kurang. Pendirian Fakultas Kedokteran ini patut didukung," ungkap Abidin Pikri.

Abidin mengaku memahami kondisi kebutuhan tenaga kesehatan karena pernah bertugas di Komisi IX DPR RI. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang telah menghibahkan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan fakultas tersebut.

DPR RI nantinya akan mendorong pembiayaan melalui SBSN atau APBN 2026, dan melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Agama. Ia berharap, tahun depan sudah dapat dilakukan penerimaan mahasiswa baru dengan memanfaatkan gedung yang ada, sambil menunggu izin dari Kemendiktisaintek.

DPR RI juga menyoroti adanya efisiensi anggaran, yang berdampak pada pendidikan dan meminta pihak kampus, agar aktif menyampaikan kebutuhan agar DPR dapat memperjuangkannya.

Abidin menegaskan, pendidikan tidak boleh menjadi objek efisiensi anggaran. Oleh karenanya, ia meminta persoalan penurunan kuota KIP Kuliah disuarakan dalam rapat pembahasan anggaran bersama mitra kerja.