Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan kemiskinan berada di 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.

Purbaya juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang menyumbang 56,9 persen PDB nasional, dan mendorong agar pertumbuhan di luar Jawa dipercepat melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan data KPK tahun 2024, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74.

Rata-rata skor provinsi hanya 67 dan kabupaten/kota 69, yang menandakan masih banyak daerah berada di zona rawan. Masih banyak kasus penyalahgunaan anggaran, dari suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif.

Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah per September 2025, Lampung mencatatkan realisasi pendapatan 62,11 persen dan realisasi belanja 61,69 persen, menunjukkan keseimbangan yang baik antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

Dengan capaian tersebut, Lampung menempati peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.