DHARMASRAYA (Lampungpro.com): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2018 menganggarkan Rp11,2 trilun untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Pelaksanaannya dimulai sejak awal Januari 2018 di beberapa lokasi di Tegal, Tasimalaya, dan Lampung.

Di sela kunjungan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018, Presiden Joko Widodo, meninjau lokasi kegiatan Padat Karya Tunai yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Kementerian PUPR di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018). Melalui program padat karya tunai akan meningkatkan peredaran uang di daerah, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat di desa bisa meningkat.

Selain itu, para petani lebih menjaga kondisi saluran irigasi sawahnya karena terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan perbaikan irigasi sehingga produksi pangan akan meningkat. Menurut Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, mengatakan di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 654 meter dengan luas 61 hektare oleh petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Petani Juwita II.

Jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kerja dengan anggaran Rp195 juta. Areal persawahan tersebut merupakan bagian dari Daerah Irigasi Batang Hari yang memiliki luas 900 hektare. Untuk besarnya upah perharinya sebesar Rp 90.000 untuk pekerjanya sedangkan tukangnya sebesar Rp110 ribu. Di Sumatera Barat ini terdapat 100 lokasi P3-TGAI dengan anggaran Rp 33 miliar, kata Imam Santoso.

Tidak jauh dari lokasi kegiatan P3-TGAI, terdapat program padat karya lainnya yakni Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Kabupaten Dharmasraya, padat karya BSPS dilaksanakan di 20 Nagari dengan jumlah rumah yang akan diperbaiki sebanyak 988 unit rumah dan anggaran Rp14,82 miliar. Program ini akan memberi manfaat bagi 24.700 hari orang kerja dengan anggaran upah senilai Rp2,47 miliar.

Salah satunya di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, terdapat 32 unit rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki dengan anggaran total Rp 480 juta. Perbaikan rumah dilakukan dengan melibatkan 800 orang tenaga kerja yang merupakan penduduk setempat.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, PKT BSPS tersebar di 12 kabupaten/kota dan 169 nagari dengan target meningkatkan kualitas rumah sebanyak 6.350 unit rumah dengan anggaran Rp97,5 miliar. Program ini akan memberikan pekerjaan sebanyak 162.500 hari orang kerja dengan porsi anggaran untuk upah Rp16,25 miliar.

Untuk padat karya PISEW berupa pembangunan jalan produksi di Kecamatan Sitiung sepanjang 1,5 km dengan anggaran sebesar Rp600 juta. Manfaatnya adalah jalan yang semula sulit dilalui karena rusak akan menjadi lebih lancar dan akses keluar desa semakin cepat menuju tempat aktivitas seperi pasar, sekolah, dan kantor kecamatan.

Selain itu secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena berkurangnya biaya angkut produk potensial seperti perkebunan sawit, cokelat, dan karet. Para pekerja merupakan warga setempat dengan upah per hari sebesar Rp130 ribu untuk tukang/mandor dan Rp110 ribu untuk pembantu tukang. (PRO1)