JAKARTA (Lampungpro.com): Komite 1 DPD RI menerima audiensi dan pengaduan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) dipimpin ketuanya Supandi Budiarjo, Senin (26/11/2018). Pada kesempatan itu FKMTI memaparkan banyaknya kasus pegadilan yang memenangkan perusahaan privat pengembang hanya berdasar girik.

Sedangkan korban pemegang sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang nota bene kekuatan hukumnya lebih tinggi, kalah. Menurut Anggota Komite 1 DPD RI, Andi Surya, fakta itu menunjukkan mafia tanah bukan hanya dilakukan perusahaan privat, tetapi melibatkan oknum pemerintahan.

"Mereka beker jasama dengan pihak terkait untuk memisahkan pemilik sah dari hak-hak legal lahannya dan dirampas secara masif oleh kekuatan sindikasi melalui kongkalikong yang luar biasa. Kemudian diduga diperparah dengan kekurang-profesionalan hakim di pengadilan umum yang mengadili sengketa agraria," kata Andi Surya.

Pihaknya sepakat, untuk mengusulkan pembentukan lembaga yustisia baru yang bernama Pengadilan Agraria. "ini dimaksudkan agar hakim berasal dari ahli hukum bersertifikasi bidang agraria bukan dari ilmu hukum lain. Sehingga lebih spesifik dan kompeten memutuskan peradilan perkara agraria. Banyak keputusan peradilan sengketa agraria cenderung kurang memiliki rasa keadilan, karena hakim kurang memahami bidang keagrariaan," kata Andi Surya yang juga senator Lampung itu.

Rapat yang dipimpin Fahira Idris Senator Jakarta itu, menyatakan tanah merupakan hajat hidup masyarakat yang vital, keterbatasan lahan dan penduduk yang semakin meningkat membuat lahan menjadi bernilai tinggi sehingga memunculkan banyak sengketa bahkan perampasan. Komite 1 akan membentuk tim analisis untuk menelaah persoalan sengketa lahan yang disampaikan FMKTI ini sekaligus mengusulkan membentuk pengadilan agraria. (PRO1)