Wamenhub dan Korlantas Polri Saat Tinjau Pelabuhan Bakauheni | Ist/Lampungpro.co

BAKAUHENI (Lampungpro.co): Kementerian Perhubungan RI dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, memberikan penempatan khusus bagi kendaraan truk untuk mengurangi beban di�Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, saat libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru).

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI, Suntana mengatakan, pihaknya juga turut meminta kepada ASDP, untuk memanfaatkan buffer zone dan berkoordinasi dengan BMKG terkait perubahan cuaca.

"Libur Nataru ini, akan ada pelabuhan alternatif untuk mengatasi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, seperti di Pelabuhan Wika Beton Ketapang dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bakauheni, Lampung Selatan," kata Suntana saat meninjau kesiapan Nataru di Pelabuhan Bakauheni pada Jumat (13/12/2024).

Wamenhub menjelaskan, dari hasil peninjauan, optimistis pelaksanaan angkutan Nataru 2024-2025 kali ini di penyeberangan Merak - Bakauheni maupun sebaliknya, akan berlangsung dengan lancar.�

"Secara keseluruhan, kesiapan para petugas dan stakeholder terkait di Merak -� Bakauheni sudah sangat baik, mulai dari rencana operasi, hingga mitigasi risiko. Saya optimistis keberhasilan penyelenggaraan Nataru sebelumnya dapat kembali terjadi pada tahun ini," jelas mantan Kapolda Lampung ini.

Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan mengungkapkan, hingga kini tidak ada masalah yang berarti terkait pendistribusian penumpang yang berangkat dari Sumatera menuju Jawa, namun koordinasi mesti tetap dilakukan untuk antisipasi apabila ada penyumbatan.

"Kalau dari sisi Sumatera alhamdulillah lancar, tapi kalau dari Merak pantauan sementara ini ada delaying sistem. Kami akan terus koordinasi dengan ASDP, sehingga jaraknya bisa tertangani untuk arus lalu lintas," ungkap Irjen Aan Suhanan.

Menurut Aan, antrean di dermaga menjadi salah satu fokus utama, karena dalam pelaksanaan mudik sebelumnya sering terjadi antrean yang mengular di dermaga pada waktu tertentu�

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Aan menilai pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan ASDP, untuk mencari solusi terkait jadwal keberangkatan kapal ini.

"Dengan adanya kesepakatan antara pengelola BBJ, yang punya kapal dengan ASDP ini bisa selesai, karena semua harus sinergi dan berkolaborasi, sehingga ini bisa diberikan ke masyarakat terkait perkembangan lalu lintas," ujar Aan.

Selain dermaga, Aan juga menyoroti kendaraan yang tidak memiliki tiket saat masuk ke jalur penyeberangan. Untuk itu, ia bakal menerapkan teknik geofencing demi membatasi pergerakan para calo. (***)

Editor : Febri Arianto