BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Presiden Jokowi mengatakan bahwa KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, harus kita perkuat. Pernyataan Presiden Jokowi harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi, kata Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi Dedy Mawardi, dalam siaran persnya, Senin (11/9/2017).

Bagi DPN Seknas Jokowi, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat tindakan pencegahan terjadinya korupsi. Upaya pencegahan KPK tidak cukup hanya dengan kampanye. "Berani Jujur Hebat" dan atau kerja sama hanya dengan satu lembaga LSM/NGO antikorupsi. Menurut Dedy, pertama, KPK harus berbenah diri dan lebih terbuka serta profesional  bekerja sama dengan lembaga pemerintahan.

Kemudian, lembaga penegak hukum lain serta lembaga politik termasuk partai politik dalam melakukan upaya cegah dini dari hulu hingga hilir dengan edukasi yang sistematis dan masif. Sehingga, KPK tidak dilihat yang kuat tidak hanya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi saja. Namun, juga upaya pencegahan yang kuat dan masif untuk mencegah terjadinya korupsi.

Upaya memperkuat yang kedua di KPK, kata dia, adalah mencegah munculnya abuse of power di tubuh penyidik dan komisioner KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Upaya pencegahan abuse of power ini dengan penguatan pengawasan internal dan eksternal, penguatan instrumen dan mekanisme knowledge manajemen serta penguatan standar prosedur dalam organisasi KPK. Upaya ketiga adalah dengan memperkuat institusi Polri dan Kejaksaan untuk pencegahan dan penanganan korupsi, kata dia.

Dengan tiga hal strategis di atas menurut DPN Seknas Jokowi, ke depan masyarakat akan melihat KPK lebih profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam memberantas korupsi.  (**/PRO2)