Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini, Berita Malam Tahun Baru

JAKARTA (Lampungpro.com): Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) akan menuntaskan tiga masalah besar yang menjadi kendala dalam rekam data Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTP-el)  tahun ini. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ketiga masalah besar itu adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support), dan pengadaan lisensi.

Menurut dia, masalah tersebut telah teratasi dengan ditandatanganinya kontrak ATS, pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko KTP-el pada triwulan ke empat 2017. Sehingga, semua hasil perekaman KTP-el sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama, surat keterangan (Suket) yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti dengan KTP-el. Karena, blangko KTP-el sudah tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia, kata Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib KTP-el sebesar tiga persen atau setara dengan 6 jutaan penduduk optimis akan dapat diselesaikan pada akhir 2018. Dalam hal ini masyarakat harus juga aktif mau merekam. Perekaman ini terkendala bila masyarakat tidak mau segera merekam datanya.

Hal yang patut diacungi jempol adalah upaya Mendagri Tjahjo Kumolo yang berhasil mencapai target akta lahir sebesar 85 persen pada tahun 2019 dicapai pada di tahun 2017. Artinya target ini dicapai dua tahun lebih cepat.

Dalam kaitan Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019, Kemendagri telah menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) untuk Pilkada 2018 pada tanggal 27 November 2017 di Surabaya. Sedangkan untuk Pemilu 2019 diserahkan pada 15 Desember 2017 di Jakarta.

Dalam kaitan ini Kemendagri berkomitmen akan terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih termasuk memberikan hak akses kepada KPU RI untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses validasi. Selain KPU saat ini terdapat 731 lembaga yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil untuk akses data.

Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, meminta semua kepala dinas untuk mencetak semua hasil perekaman baru dan Suket. Bagi daerah yang blanko KTP-elnya akan habis agar segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blanko. Hal ini guna mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak KTP-el," ujar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis Senin (1/1/2018).

Dia menyebutkan, kurun waktu dua bulan terakhir setidaknya ada tiga event besar di luar pelayanan regular yang mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat. Yaitu, Nusantara Expo di TMII, Korpri Expo di kawasan Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan. Khusus untuk Nusantara Expo di TMII, setidaknya 31.000 pemohon dari DKI dan luar DKI mengajukan permohonan pencetakan KTP-el. (**/PRO2)