Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kanan). LAMPUNGPRO.CO

JAKARTA (Lampungpro.co): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyebutkan pada September 2023, sebanyak 17 Gubernur di seluruh Indonesia �berkahir masa jabatannya. Bulan September nanti ada 17 Gubernur (habis masa jabatannya), kata Tito Karnavian, kepada media pada di sela rapat koordinasi pengelolaan perbatasan di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Menurut Tito Karnavian, para gubernur yang habis jabatannya itu yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawaransa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Gubernur Papua Lukas Enembe (nonaktif). Lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Selain 17 Gubernur itu, pada September nanti juga ada 153 kepala daerah setingkat wali kota dan bupati berakhir masa jabatannya. Sehingga, total kepala daerah yang berakhir masa jabatannya mencapai 170 orang. Ini banyak sekali. Totalnya 170 (kepala daerah), ujar Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri itu.

Terkait hal tersebut, Tito menegaskan, pemerintah bakal menunjuk penjabat (pj) kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mendagri mempersilahkan kepada para pejabat eselon I yang berminat menjadi pj gubernur mendaftar.

�

Demikian pula bagi pejabat eselon II yang memiliki keinginan menjabat sebagai Pj bupati atau wali kota. Bagi eselon II yang berminat jadi pj. bupati wali kota diminta mendaftar dan akan mengikuti tes seleksi di Kementerian Dalam Negeri. (***)

�