Perbatasan, Menko Polhukam, Wiranto

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan. Karena menurutnya, ancaman sekarang sudah berubah, tidak lagi berorientasi pada serangan-serangan militer dari negara lain.

"Itu dulu sehingga kita harus memperkuat angkatan bersenjata kita, melatih pasukan-pasukan kita untuk melatih ancaman dari luar. Sekarang tidak mungkin. Karena negara lain nyerang negara lain. Itu biaya mahal dan akan dikutuk dunia internasional," kata Wiranto dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3/2019).

Wiranto menambahkan, ancaman saat ini berubah menjadi multidimensional. Seperti serangan narkoba, human trafficking, radikalisme, terorisme, illegal fishing, illegal logging. Ia pun mengambil salah satu contoh serangan narkoba.

Atas dasar itulah, Wiranto menegaskan pembangunan daerah perbatasan dan memperkuat perbatasan penting dilakukan. Kalau tidak, maka negara mudah rapuh. "Akan banyak ancaman yang langsung ke jantung kehidupan bangsa Indonesia di pusat-pusat perkotaan. Jadi itulah sekelumit tentang bagaimana pentingnya dan tepatnya presiden membangun dari pinggiran," ujar dia.

Wiranto pun memuji langkah pemerintahan di bawah pimpinan Joko Widodo. Ia mengatakan, Jokowi berani untuk menerobos kebijakan-kebijakan nasional yang berorientasi kepada pembangunan dari pinggiran.

"Membangun dari pinggiran perlu keberanian karena tidak populer. Karena uang yang dikeluarkan banyak tapi kelihatannya itu tidak dapat pujian banyak orang. Beda dengan di kota. Misal bangun menara yang tinggi pasti banyak yang tepuk tangan karena banyak yang lihat," kata Wiranto.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, membangun kawasan perbatasan bukan hanya urusan meningkatkan wibawa negara, tetapi juga bentuk keseriusan negara menunaikan janji kemerdekaan yaitu memuliakan seluruh rakyat Indonesia.

Suhajar menjelaskan, salah satu wujud nyata memuliakan seluruh rakyat Indonesia yakni menyejahterakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terluar, di gunung atau perbukitan di wilayah perbatasan negara tempat patok-patok batas negara.

Untuk itulah, sambung Suhajar, tujuan dari Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) ini adalah mendorong percepatan pembangunan perbatasan negara secara komperhensif dan terpadu.

"Gerbangdutas ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk pembangunan di perbatasan negara 2019 dengan alokasi Rp12,229 Triliun yang tersebar pada seluruh wilayah perbatasan Indonesia," ujarnya.

Suhajar menyatakan, kegiatan Gerbangdutas ini juga sebagai bagian dari keteguhan hati dalam membangun wilayah perbatasan negara.

Kegiatan Gerbangdutas ini diresmikan oleh Menko Polhukam Wiranto sekaligus memberikan secara simbolis 200 KK penerima manfaat administrasi kependudukan, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 75 unit, dan bantuan alat pengolah Kopra kepada perwakilan warga Morotai, Jufrin.

Kemudian penyerahan ambulans dan kapal cepat kepada Puskesmas Daruba, Morotai, Malut, Kartu Asuransi Nelayan untuk 738 orang.

Suhajar mewakili Menteri Dalam Negari selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo turut menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Maluku Utara, Kapolda Malut, Kasdam Enam Patimura, Danlamtamal 14, Kepala Badan Intelijen daerah Malut, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut serta Danrem 152/Babullah.

Penyerahan piagam penghargaan ini sebagai apresiasi dan penghargaan atas bantuan kerjasama dalam mendukung suksesnya acara pencanangan Gerbangdutas 2019 di Morotai. (***/PRO3)