Myanmar, Indonesia, MPR, Presiden, Joko Widodo, Rohingya, Menlu, Kekerasan

JAKARTA (Lampungpro.com): �Langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, sangat didukung banyak pihak. "Kami mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang bekerja keras membantu saudara kita menghadapi tragedi kemanusiaan di Myanmar," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara III Parlemen, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Zulkifli mengutuk tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Rohingya, sehingga dibutuhkan tindakan nyata, yang salah satunya seperti dilakukan Presiden Jokowi. Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perdamaian sudah dilakukan sehingga tinggal menunggu respon dunia internasional. "Tinggal kita menunggu sikap dunia terhadap genosida dan tragedi kemanusiaan di wilayah tersebut yang menimpa perempuan serta anak-anak, lalu rumah mereka dibakar," kata politisi asal Lampung itu.
Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sangat strategis karena menggalang dukungan dunia, seperti di PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menekan Myanmar agar menghentikan krisis kemanusiaan. Menurut dia, dilansir Antara, apa yang terjadi di Rohingya jangan dibawa ke ranah agama, karena umat Budha dan Hindu di Indonesia mengutuk tragedi kemanusiaan tersebut. "Saya pernah menjadi Menteri Kehutanan, satu Orangutan dan harimau mati, dunia geger. Lalu apa yang terhadap etnis Rohingya adalah ribuan orang meninggal akibat krisis kemanusiaan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warganya. "Sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah itu agar menghentikan dan mencegah kekerasan. Dan, memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk Muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (3/9/2017). (**/PRO2)