#beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata Lampung, Indonesia

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, tidak hadir dan memenuhi panggilan Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung. Melalui Komisi I, Dewan meminta penjelasan Yusuf Kohar terkait rolling yang dilakukan terhadap 25 pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang dinilai melanggar.

Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengatakan, ia enggan memenuhi panggilan DPRD dengan alasan mutasi pejabat yang dilakukannya sudah sesuai prosedur. Saya tidak mau datang. Mutasi yang saya lakukan sudah sesuai, dan itu adalah ranah saya sebagai eksekutif. Jadi tidak perlu saya datang, kata dia kepada Lampungpro.com, Jumat (13/4/2018).

Saat dikonfirmasi mengenai tidak inginnya ia berpolemik dengan DPRD, Yusuf Kohar menjelaskan ia tidak takut berhadapan selagi yang dilakukan benar. Tidaklah, itu semua sudah sesuai. Saya tidak perlu datang, jelas dia.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi mengatakan, pihaknya perlu menyikapi dugaan pelanggaran dan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar. 

Menurutnya, sejumlah kesalahan Yusuf Kohar adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt), yang didasarkan jabatan kosong dan efektivitas kinerja pejabat agar tidak merangkap jabatan tidak ada dasarnya. "Jabatan diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Yusuf Kohar, sebelumnya sudah ada pelaksana tugasnya, dan sebagian besar berasal dari satuan kerja di lingkungan yang sama," ujar politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Senin lalu (9/4/2018), Yusuf Kohar mengatakan siap menghadiri undangan DPRD untuk menjelaskan keputusannya memutasi pejabat di lingkungan Pemkot. Namun, hingga hari ini Yusuf Kohar tidak memenuhi panggilan DPRD Kota Bandar Lampung.

Diduga, mutasi 25 pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang dilakukan Plt Wali Kota Yusuf Kohar dinilai melanggar aturan. Ini sesuai merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negara Sipil sebagai Pelaksana Tugas. (REKANZA/PRO2)