Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Salam sejahtera, Tabik puuunnn,.…

BANDAR LAMPUNG--Kota Bandar Lampung adalah contoh konkrit negara lalai melayani transportasi rakyat secara massal dan bertarif murah. Banyak yang tak sadar angkutan umum di kota berjuluk Tapis Beraeri ini, kini bulat-bulat diserahkan ke transportasi online bertarif premium.

Hilangnya negara dalam pelayanan transportasi di Bandar Lampung bermula ketika Pemkot Bandar Lampung pada 1 April 2019 mengoperasikan Bus Rapid Transport (BRT) di bawah bendera PT Trans Bandar Lampung. Inilah bus yang digadang-gadang menggantikan bus Damri dan angkutan kota yang puluhan tahun melayani masyarakat.

Alih-alih ingin jadi model angkutan umum, BRT yang beroperasi di empat koridor dengan kekuatan 40 armada itu, satu persatu rontok seperti bunga kembang tak jadi. Terlilut kredit macet ratusan miliar di Bank Jabar Banten (BJB), hingga satu persatu AC bus dicopot oleh suplier karena pembayaran macet.

Satu persatu bus yang dibanggakan Walikota Bandar Lampung Herman, HN, itu, satu persatu dilelang untuk menutupi hutang. BRT bertarif Rp2.000, selalu merugi dan tak mampu menutup operasional, hingga akhirnya hilang terbawa angin.

BRT Bandar Lampung dibangun di atas fatamorgana. Ingin untung malah buntung.

Pemkot Bandar Lampung, entah tahu atau tidak bahwa tak pernah bus kota untung di Bandar. Lampung. Bus kota Damri yang merupakan milik negara rugi sekitar Rp2 miliar per tahun.

Mereka tetap bertahan karena subaidi silang trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Lampung-Jakarta Gambir yang hingga kini menjadi penghasil keuntungan tertinggi Damri dari seluruh trayek di Tanah Air.