Tim SAR Gabungan saat mencari nelayan Fauzi, Rabu (6/10/2021). LAMPUNGPRO.CO/BASARNAS LAMPUNG

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Lampung Timur Andi Baso, menegaskan peristiwa hilangnya Fauzi di perairan Labuhan Maringgai, Senin (4/10/2021) karena kelalaian pegawai Syahbandar. Seharusnya, kata dia, sebelum kapal berangkat berlayar, Syahbandar memeriksa kapal beserta awaknya terkait alat pengamanan dan kondisi kapal.

"Bisa kami katakan 805 dari jumlah 1.600 kapal yang ada di pesisir Lampung Timur, tidak pernah terpantau oleh Syahbandar, baik keberangkatan ataupun kepulangan," tegas Andi Baso.

Peristiwa nelayan tenggelam sudah sering terjadi di perairan Laut Lampung Timur. Namun menurut Andi, pemerintah seperti abai. Artinya tutur dia perlu adanya penekanan dari Syahbandar kepada pemilik kapal agar aktif administrasi terkait keberangkatan atau kepulangan berlayar. "Apa tujuannya, kalau administrasi itu lengkap, ketika terjadi musibah seperti yang dialami Fauzi, bisa melakukan klaim asuransi," terang Wakil HNSI Lampung Timur.

Menanggapi pernyataan Wakil HNSI Lampung Timur, Kepala Syahbandar pelabuhan Labuhan Maringgai, Zainal menjelaskan mayoritas pengusaha kapal tidak pernah melakukan laporan ketika hendak berlayar. Artinya hampir semua nelayan melakukan aktivitas di laut dengan cara ilegal (tidak resmi).

"Saya aja tidak tau ada kecelakaan nelayan di Labuhan Maringgai, meskipun saya menjabat kepala Syahbandar, karena kami tidak pernah mendapat pelaporan ketika hendak berlayar," terang Zainal.

Biar pun begitu, kata Zainal, bukan berarti Syahbandar tidak pernah melakukan penindakan, tapi nelayan sendiri yang tidak pernah melakukan koordinasi kepada syahbandar, baik keberangkatan berlayar atau kepulangan dari berlayar.

"Bisa diasumsikan salah Syahbandar atau salah nelayan, jika berlayar dengan cara ilegal, mayoritas nelayan di Lampung Timur berlayar dengan cara kucing kucingan," tegas Zainal.