Nurul Fatimah, S.Pi., M.Si. | Lampungpro.co/Ist

Padahal sejatinya, pendidikan vokasi ditujukan untuk menyediakan lulusan yang siap kerja, selain dapat memilih menjadi wirausaha dan melanjutkan kuliah. Pengembangan inovasi, praktik baik dan upaya konkret menuju perbaikan saat ini dirasa perlu dilakukan sebagai kunci dari permasalahan yang ada di dunia vokasi.  

Dalam upaya memperkecil kesenjangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menginisiasi kebijakan Merdeka Belajar. Banyak yang beranggapan bahwa Merdeka Belajar hanya merupakan sebuah kebijakan. 

Padahal lebih jauh, Merdeka Belajar merupakan sebuah filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Melalui Merdeka Belajar, transformasi pendidikan vokasi juga menjadi isu prioritas. 

Pendidikan yang relevan dan dilakukan secara nyata atau project-based learning dikembangkan untuk memperkuat kompetensi hardskills dan softskills pelajar di jalur vokasi. 

Penerapan Merdeka Belajar menuntut kesiapan mendasar dari tiga pelaku utama pendidikan yaitu tata kelola dan kepemimpinan instansi pendidikan yang responsif dan sehat, keterbukaan cara pandang dan cara pikir pendidik serta pengelola untuk menerima gagasan baru termasuk kesediaan belajar dan bekerja bersama peserta didik dan mitra eksternal. 

Terakhir, peserta didik didorong untuk memiliki kemandirian, tanggung jawab dan kemajuan belajar yang lebih kuat pada peserta didik. Jaminan yang membuktikan bahwa kolaborasi yang memang benar adanya melalui penyusunan kurikulum bersama mitra, program magang dan jaminan rekrutmen bagi lulusan. 

Tentunya hal ini selain memudahkan sekaligus meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan prodi. Kolaborasi dengan industri tidak lagi patut dikerdilkan sekedar hitam di atas putih yang  hanya didorong untuk mencetak tenaga kerja, tapi lebih lagi sebagai mitra dalam mendorong reformasi pendidikan yang lebih serius.